Longsornya badan Jl Gadjah Mada, Samarinda Kota, menjadi penyebabnya. Sejak kemarin, seluruh ruas jalan, yakni dari arah Kantor Pos hingga Makorem 091/ASN, ditutup total. Hanya pengendara motor yang boleh melintas, khususnya dari arah Jl Yos Sudarso. Ini sebagai buntut amblesnya badan jalan di samping Sungai Mahakam dan retaknya sisi badan jalan yang lain.
Seperti yang terpantau Sapos kemarin. Aparat terpaksa mengalihkan arus lalu lintas. Buntutnya, kemacetan tak terelakkan di sejumlah ruas jalan utama.
Pengendara harus melewati Jl Gunung Kinibalu dan Jl Awang Long. Beberapa jalan yang dulunya hanya satu arah, diberlakukan dua arah. Di antaranya di Jl Jendral Sudirman serta Jl Awang Long.
Kemacetan juga merembet ke mana-mana. Di antaranya seperti Jl Slamet Riyadi, Jl Cendana, Jl P Antasari, serta Jl RE Martadinata. Termasuk di Jl Yos Sudarso, serta Jl Basuki Rahmat.
Jalur alternatif yang ada di sekitar jalan utama itu, juga turut terkena dampak kemacetan. Di antaranya Jl Gunung Cermai, Jl Gunung Merbabu, Jl Gunung Kinibalu, Jl Tirta Kencana dan Jl WR Supratman.
Nyaris tak ada pergerakan berarti dari setiap kendaraan yang terlihat berdempet tanpa celah itu. Siang menjelang sore baru kondisi terlihat normal. Hingga kemarin petang, arus lalu lintas terlihat sudah normal dengan mengikuti arahan petugas yang terlihat sigap.
Wakil Wali Kota (Wawali) Samarinda, Nusyirwan Ismail menyebut, pengalihan tersebut berdasarkan koordinasi bersama antara Pemkot Samarinda, Pemprov Kaltim, bersama Polresta Samarinda. Itu dilakukan untuk meminimalisir risiko kecelakaan. Juga menghindari kerusakan badan jalan yang lebih parah.
"Jadi kita kurangi beban kendaraan yang melintas di daerah yang longsor. Sambil kita upayakan agar bisa secepatnya diperbaiki," tuturnya.
Nusyirwan menerangkan, sebelumnya Pemkot bersama Pemprov sudah menyusun rencana serta perhitungan kasar untuk memperbaiki amblesnya badan Jl Gadjah Mada. Rencana itu telah diajukan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Harapannya agar bisa mendapat kucuran dana dari sistem on call. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 57 miliar.
Namun ternyata saat diajukan, usulan tersebut ditolak dengan alasan tak ada korban jiwa. “Tapi kita tetap upayakan agar bisa dapat dari pos anggaran penanganan paska bencana. Kalaupun tidak, kita tetap usahakan di pos lain melalui Kementerian Pekerjaan Umum (Kemen-PU). Jadi sambil menunggu itu, kita juga terus melakukan penyelidikan soal penyebabnya. Biar perbaikannya bisa dilakukan secara menyeluruh dan utuh,” pungkas Nusyirwan. (yes/ica)
Sumber : Samarinda Pos
0 komentar:
Posting Komentar